Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M. Pd mewakili Wali Kota Batam, Muhammad Rudi menerima penghargaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) level Proaktif dari Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala LKPP Hendrar Prihadi kepada Jefridin, Rabu (24/05/023) di Hotel The Westin Jakarta. Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengapresiasi kepada LKPP yang telah memberikan penghargaan ini.
Dijelaskannya UKPBJ Level Proaktif ini berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pelanggan melalui kolaborasi penguatan fungsi perencanaan bersama baik pelanggan internal maupun eksternal.Pencapaian ini karena LKPP menilai, tata kelola Pengadaan UKPJ di lingkungan Pemerintah Kota Batam dengan predikat “Baik” pada Tahun 2022.
“Ada empat kriteria penilaian sehingga Pemerintah Kota Batam ditetapkan oleh LKPP sebagai penerima penghargaan UKPJ level Proaktif ini. Alhamdulillah Pemerintah Kota Batam memenuhi ke empat kriteria penilaian,” ucapnya bangga.
Disamping itu yang menjadi kriteia penilaian bagi LKPP adalah UKPBJ yang telah mencapai tingkat kematangan Proaktif di Tahun 2022. Kota Batam menurutnya telah mencapai level proaktif pada tahun 2020. Berikutnya Pemerintah Daerah dengan tingkat keterisian SDM JF PPBJ di Tahun 2022 yang telah mencapai sekurang-kurangnya 60% dari jumlah kebutuhan.
“Di Pemerintah Kota Batam untuk surat komitmen capaian minimal 60% JF PPBJ Tahun 2022 ini ditandatangani langsung oleh Walikota Batam,” tuturnya.
Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Pemerintah Daerah Tahun 2022 minimal berada dalam kategori Baik (skor ITKP > 70. Pimpinan tertinggi kepala daerah tidak sedang terjerat permasalahan hukum berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa yang menjadi perhatian publik.
“Nilai ITKP Pemko Batam berada dalam kategori ‘Baik’. Di tahun 2022, Pemko Batam mendapat skor 79,7. Dan di tahun 2023 skor 85,9,. Bapak Wali Kota Batam, H. Muhammad Rudi komit untuk tidak melakukan intervensi pada proses pengadaan barang/jasa,” kata pria asal Selatpanjang ini.
Penyerahan penghargaan tersebut disejalankan dengan Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Tahun 2023 dengan tema “Peningkatan Kapabilitas UKPBJ Dalam Rangka Terciptanya Tata Kelola Pengadaan yang Baik”. Adapun materi yang dibahas pada saat diskusi panel Peningkatan Kapabilitas UKPBJ sebagai Bagian dari Upaya Pencegahan Korupsi . Mewujudkan Tujuan Pengadaan Melalui Kapabilitas UKPBJ Proaktif.
Peran pengawasan Inspektorat Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk mendorong implementasi kapabilitas UKPBJ Level Proaktif dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang baik. Maturitas UKPBJ Proaktif (Level 3) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya guna mendukung tercapainya Tujuan Organisasi dan Pembangunan Daerah. Peran Pembinaan Kabupaten/Kota oleh Provinsi dan Kerja Sama antar UKPBJ dalam mendukung Percepatan Pencapaian Tingkat Kematangan UKPBJ Proaktif (Level 3).
