Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik – Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

bpbj.id

Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik dipimpin oleh seorang kepala sub bagian dengan tugas sebagai berikut :

merencanakan kegiatan sub bagian pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
membagi tugas kepada bawahan di lingkugan sub bagian pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
melaksanakan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik) dan infrastrukturnya, kecuali Router, jaringan Kabel dan Nirkabel, dan switch serta Bandwidht;
melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
memfasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
melaksanakan identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi;
melaksanakan pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
melaksanakan pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
mengelola informasi kontrak;
mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan;
memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan sub bagian pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub bagian pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub bagian pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis dari atasan sesuai dengan tugas pokok fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
membantu pelaksanaan pemilihan pengadaan barang/jasa berdasarkan permohonan Instansi pemerintah Provinsi/kabupaten.

Kepala sub bagian pengelolaan pengadaan secara elektronik juga sebagai kepala unit pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dibawah kepala unit kerja pengadaan barang/jasa kota batam

Fakta:

LPSE Kota Batam termasuk yang pertama dibentuk yaitu berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 29 tahun 2008

LPSE Kota Batam menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik di tahun 2009 dengan penanganan 103 paket serta merupakan LPSE ID ke-26,

LPSE Kota Batam merupakan LPSE Pemda Pertama di Provinsi Kepulauan Riau yang melengkapi 17 Standar LPSE LKPP pada akhir tahun 2019.

LPSE Kota Batam juga yang pertama di provinsi yang menempatkan pelayanan LPSE bersama dengan pelayanan pemerintah lainnya dalam satu mal pelayanan publik.