Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa – Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

bpbj.id

Sub Bagian Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dengan tugas sebagai berikut :

merencanakan kegiatan Sub Bagian Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa;
membagi tugas kepada bawahan di lingkugan Sub Bagian Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa;
membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa;
melaksanakan pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
melaksanakan pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa;
membina hubungan dengan para pemangku kepentingan;
melaksanakan pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
melaksanakan analisis beban kerja Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
mengelola personil Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
melaksanakan pengembangan sistem insentif personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
memfasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik;
melaksanakan pengelolaan danpengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;
melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah;
melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, SIKaP;
melaksanakan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi;
memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa;
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa;
melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa;
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis dari atasan sesuai dengan tugas pokok fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.